“Kita Tidak Butuh Polisi,” Aku, Anak Padang
Aku adalah generasi anak muda Minangkabau yang kebingungan. Orang-orang terkenal sering membanggakan tokoh-tokoh Sumatera Barat, macam Buya Hamka, Agus Salim, Hatta, Natsir, Syahrir, Tan Malaka, Roehana Kudus, dan masih (amat) banyak lagi.
Tapi, apa yang sebenarnya mereka banggakan dan tawarkan? Tahukah mereka, bagaimana arah pemikiran tokoh-tokoh itu? Bagaimana perbedaan di antara mereka, yang bahkan bisa mengantarkan perdebatan sengit?
Mereka bicara tentang adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Namun siapa yang sebenarnya berhak memonopoli tafsir suatu kitab suci lalu memaksakannya pada banyak manusia?
Alam takambang jadi guru, namun pembalakan hutan semakin luas dan perluasan tambang semakin membabi buta. Belum lagi persoalan tanah ulayat dan konflik agraria yang membuatku iba, resah, sekaligus bimbang dengan tumpang tindihnya hukum.
Mereka juga bicara soal surau. Tapi apa yang mereka pikirkan atau titipkan ketika menyebut surau? Apakah persoalan ritual keagamaan semata? Bagaimana dengan kebiasaan membicarakan berbagai gagasan? Mereka mengajak ‘kembali ke surau’, apakah itu juga berarti kembali untuk berdebat dengan jaminan kebebasan berpendapat? Atau dengan syarat dan ketentuan berlaku?
Akan terlalu banyak kebingungan dan pertanyaan yang aku tumpahkan di sini, sebagai generasi pasca kiamat kecil. Tapi aku ingin meledak sekarang, pasca polisi diduga kuat menyebabkan kematian Afif Maulana, anak usia 13 tahun warga Padang yang jenazahnya ditemukan di sungai (batang dalam bahasa Minangnya) Kuranji.
Lebih parah lagi, Polda Sumbar malah bilang mau mencari siapa yang menyebar kabar kematian dan dugaan kekerasan oleh anggotanya.
Dan tentunya yang paling memancing rasa mual, pihak-pihak yang meletakkan kepalanya di bawah sepatu bot polisi yang najis: mereka yang mendukung polisi agar ‘nama baiknya’ tetap terjaga. Bahkan sebagian pihak seolah memaklumi kekerasan sewenang-wenang oleh polisi, dengan alasan mencegah tawuran.
Oleh karena itu, sebagai anak kemenakan orang Chaniago, anak kelahiran Kota Padang, aku menyatakan bahwa kita tidak butuh polisi! Akan berapa banyak lagi korban yang jatuh karena tindakan sewenang-wenang budak kekuasaan? Harus berapa banyak lagi anak muda dan orang tua yang tertipu dengan cita-cita ‘mapan’ untuk menyerahkan diri pada institusi berseragam? Bahkan harus berapa banyak lagi tanah, sawah, bahkan kemandirian yang terjual?
Mungkinkah masa depan tanpa polisi? Saya akan menjawabnya dengan mengutip tulisan dari gerakan bernama MPD150 di Michihan, Amerika Serikat yang aktif menyuarakan mimpi tanpa penindas berseragam:
- Bukankah menghapus kepolisian memunculkan kekacauan dan kriminal? Bagaimana kita tetap aman/selamat?
Menghapus kepolisian bukan berarti menghancurkan semua bentuk lembaga di dunia. Namun kita berbicara tentang bagaimana komunitas lokal menjamin keamanan masyarakat setempatnya.
Dan ini bukan berbicara soal kelompok bersenjata yang baru dan menebar ketakutan di sekitar masyarakat, namun melibatkan berbagai peran seperti pekerja sosial, pemandu kesehatan mental, advokat, pimpinan religius, dan tentunya para tetangga dan kawan.
- Bagaimana menghadapi kriminal bersenjata dan para penjahat dengan kekuatan besar?
Kriminalitas ada bukan tanpa sebab. Dalam banyak kesempatan, itu terjadi karena kesulitan mendapatkan kebutuhan hidup melalui jalan lainnya. Jika memang ingin “melawan kriminal”, kita bukan butuh polisi. Melainkan lebih banyak pekerjaan, kesempatan pendidikan, kegiatan seni, pusat-pusat komunitas, dan sumber daya untuk menjaga kesehatan mental.”
Demikianlah narasi yang saya terjemahkan dari orang-orang Amerika Serikat itu. Bagaimana dengan di Sumatera? Minangkabau? Padang? Bukankah kata orang-orang berbudaya, kita punya semangat gotong royong dan kebersamaan yang lebih kuat?
Jika katanya orang-orang Minang dan Sumatera sudah berjuang di jalan diplomasi maupun angkat senjata untuk mengusir penjajahan sebelum kelahiran Negara Indonesia, apakah sekarang kita akan tenang-tenang saja?
Daffa Benny, Jurnalis lepas dan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Unand,
